Pj Gubsu 'kaget' ratusan hektare hutan mangrove di Langkat rusak parah

Elshinta.com - Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin mengaku kaget mendengar ratusan hektar hutan mangrove di Kabupaten Langkat rusak parah, termasuk ekowisata mangrove di Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat. Menyikapi hal itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggandeng elemen peduli lingkungan untuk melaksanakan penanaman dan pemeliharaan untuk pemulihan kawasan hutan dan penyelamatan ekosistem mangrove.

Pernyataan tersebut disampaikan Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin di sela-sela penanaman 10 ribu batang mangrove di kawasan ekowisata mangrove Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Kamis (12/10/2023).

Seperti disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Yuliani Siregar bahwa kerusakan hutan ini terjadi sejak tahun 2020 sehingga kawasan hutan mangrove yang dulunya indah kini rusak parah, sedikitnya 500 an hektare hutan mangrove yang rusak karena pembalakan.

Dijelaskannya tanaman mangrove mampu meredam dan menurunkan abrasi laut. Selain itu, mangrove juga mampu menyimpan dan menyerap karbon lima kali lebih banyak dari hutan tropis daratan."Karena itu, mangrove berperan besar dalam pengendalian perubahan iklim," katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Jumat (13/10).

Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin mengaku sangat kaget dengan kondisi kerusakan hutan mangrove di wilayah Kabupaten Langkat. Sebagai komitmen pelestarian lingkungan maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara jelas dan tegas mendukung dan memprioritaskan untuk merehabilitasi hutan mangrove yang rusak demi kelestarian lingkungan.

Selain itu lanjut Hassanudin, pihaknya juga akan mengedukasi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk tetap berkomitmen menjaga dan melestarikan hutan mangrove. Karena kalau semua ini berjalan tentunya akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. "Selain rehabilitasi perlu adanya edukasi ke masyarakat tentang manfaat hutan mangrove untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, selanjutnya saya titip kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan," ujarnya.

Sementara itu dikesempatan yang sama, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Gatot Soebiantoro mengatakan, tetap komitmen untuk melakukan rehabilitasi hutan mangrove namun masih perlu kajian, pencermatan serta analisis sampai seperti apa kerusakan hutan tersebut. Selanjutnya perlunya kerjasama semua elemen.

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, BRGM gencar mempercepat langkah rehabilitasi mangrove. Format tata kelola yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menjadi acuan bagi akselerasi rehabilitasi mangrove nasional seluas 600.000 hektare di sembilan provinsi prioritas sampai tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh BRGM bersama KLHK

"Percepatan rehabilitasi mangrove tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya perbaikan lingkungan, tetapi juga sebagai upaya penciptaan lapangan kerja, BRGM akan menginisiasi pembentukan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM)," ujar Gatot.

Diakhir kegiatan penanaman mangrove Pj Gubsu Hassanudin, Ketua DPRD Provinsi Sumut Baskami Ginting, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BRGM Gatot Soebiantoro, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sumut Yuliani Siregar, Plt Bupati Langkat Syah Afandin, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat Husein Simatupang dan sejumlah peserta yang hadir. Membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen bersama penanaman dan pemeliharaan untuk pemulihan kawasan hutan dan penyelamatan ekosistem mangrove Provinsi Sumatera Utara.